Related Post
Beban Spektrum Frekuensi Menghimpit Operator
Industri telekomunikasi Indonesia tengah berjuang keras meningkatkan kualitas internet mobile broadband. Tantangan utamanya? Investasi yang membengkak! Kepadatan jaringan memang kunci layanan prima, namun membangunnya membutuhkan dana yang sangat besar, sementara kondisi industri belum sepenuhnya sehat.
Rudi Purwanto, Ketua Kelompok Kerja Spektrum ATSI, dalam Selular Business Forum (10/02/2025), mengungkapkan fakta mengejutkan: rasio Beban Administrasi dan Perizinan (BAP) frekuensi terhadap pendapatan kotor operator mencapai 12,2%! Angka idealnya hanya 8-10%. Ini artinya, beban biaya spektrum frekuensi jauh lebih tinggi daripada pendapatan yang diterima.
Spektrum 1.4 GHz: Harapan dan Ancaman
Pemerintah berencana melelang spektrum frekuensi baru, termasuk 1.4 GHz yang diyakini mampu meningkatkan kapasitas jaringan dan mengurangi latensi. Namun, ada batu sandungan besar: kesiapan ekosistem teknologi. Vendor besar seperti Huawei, ZTE, Nokia, dan Ericsson belum sepenuhnya mendukung spektrum ini. Perangkat kompatibel masih dalam tahap pengembangan, diperkirakan baru siap 1,5 tahun lagi.
Lelang yang direncanakan Maret atau April 2026 berisiko besar. Jika dilakukan sebelum ekosistem siap, pemenang lelang akan kesulitan memenuhi komitmen pembangunan, berujung pada sanksi. Ada usulan untuk menunda lelang hingga Juni 2026 agar perangkat pendukung sudah tersedia luas. Penggunaan teknologi VDI RedCap pada spektrum ini pun hanya menghasilkan kecepatan 100-150 Mbps dengan latensi tinggi, jauh dari standar 5G penuh.
Solusi? Normalisasi Harga dan Penyesuaian Waktu Lelang!
Untuk menciptakan industri telekomunikasi yang sehat, beberapa langkah krusial perlu diambil. Pertama, normalisasi harga spektrum frekuensi. Kajian ulang nilai K (harga dasar spektrum) dibutuhkan agar lebih sejalan dengan pendapatan operator, menurunkan rasio BAP ke angka ideal 8-10%.
Kedua, penyesuaian waktu lelang spektrum harus selaras dengan kesiapan ekosistem. Lelang prematur hanya akan menimbulkan masalah bagi operator. Ketiga, pemerintah perlu mendorong pemanfaatan infrastruktur yang ada, seperti fiber optik dan jaringan eksisting, untuk pemerataan akses internet. Program home pass perlu dipercepat.
Kebutuhan spektrum baru seperti 1.4 GHz, 700 MHz, 2.6 GHz, dan 26 GHz memang mendesak untuk mendukung ekonomi digital. Namun, strategi pelelangan harus cermat agar tidak memberatkan operator dan memastikan pemanfaatan spektrum yang optimal. Dengan penyesuaian harga spektrum, normalisasi nilai K, dan penundaan lelang, industri telekomunikasi Indonesia dapat menuju kondisi yang lebih sehat dan siap menghadapi tantangan global.
Tinggalkan komentar